JasaPengacara.id
Ketenagakerjaan20 November 2026

UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 Disahkan: Apa yang Perlu Diketahui Pekerja dan Pengusaha

UU Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui DPR dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026, tetapi tidak langsung berlaku. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), undang-undang ini memiliki masa transisi satu tahun sejak diundangkan, sehingga selama masa itu pekerja dan pengusaha tetap berpegang pada aturan yang berlaku sekarang. Artikel ini merangkum fakta yang sudah terkonfirmasi dari sumber resmi dan pemberitaan tepercaya, serta langkah yang sebaiknya Anda ambil sambil menunggu naskah resminya.

  • Disetujui DPR pada 6 Oktober 2026 dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.
  • Terdiri atas 23 bab dan 313 pasal, sebagai tindak lanjut Putusan MK 168/PUU-XXI/2023.
  • Per 21 Oktober 2026, naskahnya masih diproses di Kementerian Sekretariat Negara dan belum diundangkan.
  • Kemnaker menyebut masa transisi satu tahun sejak diundangkan.
  • Selama transisi, UU 13/2003 jo. UU 6/2023 beserta peraturan pelaksananya tetap menjadi acuan.

Latar Belakang: Putusan MK 168/PUU-XXI/2023

Undang-undang ini lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada 31 Oktober 2024. Perkara itu diajukan Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja, antara lain FSPMI, KSPSI, KPBI, dan KSPI, yang menguji klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

MK mengabulkan sebagian permohonan dan meminta pembentuk undang-undang membuat UU ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, dalam waktu paling lama dua tahun. Isu yang diuji mencakup tujuh klaster: tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), cuti, upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja. Dalam putusan yang sama, MK menyatakan 21 norma dalam klaster tersebut inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat, sehingga penafsiran MK itu sudah berlaku sejak putusan diucapkan.

Fakta Pengesahan yang Sudah Terkonfirmasi

RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan usul inisiatif DPR. Komisi IX DPR dan pemerintah menyepakatinya untuk dibawa ke tingkat II pada 5 Oktober 2026. Sehari kemudian, Rapat Paripurna ke-9 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani menyetujuinya menjadi undang-undang, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pendapat akhir pemerintah. Menurut Wakil Ketua Komisi IX Putih Sari, undang-undang ini terdiri atas 23 bab dan 313 pasal. Pengesahan berlangsung sekitar tiga pekan sebelum tenggat dua tahun dari MK, yang jatuh pada 31 Oktober 2026.

Persetujuan DPR belum berarti undang-undang sudah bisa dipakai. Masih ada tahap pengesahan oleh Presiden dan pengundangan, yang memberi nomor dan tahun pada undang-undang. Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 mengatur bahwa RUU yang telah disetujui bersama tetapi tidak disahkan Presiden dalam 30 hari sejak disetujui tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pada 21 Oktober 2026, Menaker menyatakan naskahnya masih berproses di Kementerian Sekretariat Negara dan nantinya akan diumumkan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Tahapan Menuju Berlaku Efektif

  1. 31 Oktober 2024: MK memerintahkan pembentukan UU ketenagakerjaan baru paling lama dalam dua tahun.
  2. 6 Oktober 2026: DPR dan pemerintah menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna ke-9.
  3. Pengesahan dan pengundangan: UU ditandatangani Presiden atau sah dengan sendirinya setelah 30 hari, lalu diundangkan dan diberi nomor.
  4. Masa transisi satu tahun sejak diundangkan: pemerintah menyiapkan aturan pelaksana, sementara aturan lama tetap dipakai.
  5. Berlaku efektif: ketentuan UU baru mulai menjadi acuan. Kemnaker memperkirakan aturan pengupahan baru dipakai paling cepat untuk upah minimum 2028.

Anggota Panja dari Komisi IX DPR juga mendorong pemerintah memanfaatkan masa transisi untuk menyiapkan aturan turunan tepat waktu. Artinya, perubahan praktis di tempat kerja kemungkinan besar baru terasa setelah peraturan pelaksana terbit.

Aturan yang Tetap Berlaku Selama Masa Transisi

Ketentuan yang dibahas di bawah ini mengacu pada aturan yang berlaku selama masa transisi. Setelah UU Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku, periksa kembali perubahan yang dibawanya beserta aturan pelaksananya.

Bidang Acuan yang berlaku saat ini Yang perlu dipantau
Hubungan kerja, PKWT, alih daya, waktu kerja, PHK, pesangon UU 13/2003 jo. UU 6/2023 sebagaimana dimaknai Putusan MK 168/PUU-XXI/2023, serta PP 35/2021 Naskah resmi UU baru dan peraturan pelaksananya
Upah dan upah minimum PP 36/2021 sebagaimana diubah PP 51/2023 dan PP 49/2025 Penetapan upah minimum oleh gubernur dan aturan pengupahan baru
Jaminan sosial UU 24/2011 tentang BPJS Perubahan program setelah UU baru berlaku
Perselisihan hubungan industrial UU 2/2004 tentang PPHI Ketentuan peralihan dalam UU baru

Soal pengupahan, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyebut UU baru memuat survei kebutuhan hidup layak (KHL) oleh Badan Pusat Statistik dengan berkonsultasi kepada dewan pengupahan, dan aturan ini diperkirakan dipakai untuk upah minimum 2028. Namun, pada 21 Oktober 2026 Menaker menyatakan formula upah minimum 2027 akan mengacu pada undang-undang yang baru. Karena pernyataan resmi belum seragam, ikuti keputusan upah minimum yang ditetapkan gubernur di daerah Anda.

Apa yang Perlu Dilakukan Pekerja dan Pengusaha

Bagi pekerja

  • Tuntut hak Anda berdasarkan aturan yang berlaku sekarang; jangan menunda penyelesaian masalah dengan alasan menunggu UU baru.
  • Simpan perjanjian kerja, slip gaji, surat peringatan atau PHK, dan bukti kepesertaan BPJS.
  • Berhati-hatilah terhadap ringkasan atau draf "isi UU" yang beredar di media sosial sebelum naskah resmi diumumkan.
  • Bila terjadi sengketa, tempuh perundingan bipartit, lalu mediasi di dinas ketenagakerjaan, sebelum ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Bagi pengusaha

  • Pastikan PKWT, perjanjian alih daya, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, serta struktur dan skala upah sudah sesuai aturan yang berlaku.
  • Jangan mengubah perjanjian kerja secara sepihak berdasarkan draf tidak resmi.
  • Gunakan masa transisi untuk memetakan dampak, menyiapkan anggaran, dan menyusun rencana penyesuaian setelah naskah resmi dan aturan pelaksana terbit.
  • Pantau terbitnya undang-undang dan peraturan pelaksananya di JDIH Kemnaker.

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (5).
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, diucapkan 31 Oktober 2024.
  • Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, disetujui DPR 6 Oktober 2026 (per 21 Oktober 2026 belum diundangkan dan belum bernomor).
  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah PP Nomor 51 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2025.
  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.

Kapan Perlu Bantuan Pengacara?

Masa transisi sering memunculkan pertanyaan praktis. Misalnya, apakah PKWT yang sedang berjalan perlu diubah, bagaimana menghitung hak pekerja yang di-PHK saat ini, atau kapan perusahaan harus menyesuaikan peraturan perusahaan. Pekerja yang menghadapi PHK atau upah yang tidak dibayar juga perlu memastikan langkahnya sesuai aturan yang berlaku saat ini.

Untuk pertanyaan seperti itu, Anda dapat memanfaatkan layanan konsultan hukum. Perusahaan yang ingin memantau perubahan regulasi secara berkelanjutan dapat mempertimbangkan pengacara retainer untuk perusahaan agar penyesuaian kontrak dan kebijakan internal dilakukan tepat waktu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah UU Pelindungan Ketenagakerjaan sudah berlaku?

Belum. Undang-undang ini baru disetujui DPR pada 6 Oktober 2026 dan per 21 Oktober 2026 belum diundangkan. Menurut Kemnaker, ketentuannya baru berlaku setelah masa transisi satu tahun sejak diundangkan.

Apakah kontrak kerja saya otomatis berubah karena UU baru?

Tidak otomatis. Selama masa transisi, perjanjian kerja tetap dinilai berdasarkan aturan yang berlaku sekarang, termasuk penafsiran dari Putusan MK 168/PUU-XXI/2023. Penyesuaian baru relevan setelah UU baru dan aturan pelaksananya berlaku.

Apakah UU ini sama dengan UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga?

Berbeda. UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga adalah UU Nomor 2 Tahun 2026 yang sudah diundangkan pada 30 April 2026 dan khusus mengatur pekerja rumah tangga. UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur ketenagakerjaan secara umum.

Di mana saya bisa membaca naskah resminya?

Setelah diundangkan, naskah resmi akan diumumkan melalui JDIH, antara lain JDIH Kemnaker. Gunakan naskah dari situs pemerintah tersebut sebagai rujukan, bukan draf atau ringkasan tidak resmi.

Artikel ini berisi informasi hukum umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Peraturan dapat berubah; untuk situasi Anda, konsultasikan dengan advokat.

Konsultasikan Masalah Hukum Anda, Gratis

Ceritakan singkat masalah Anda. Konsultan kami akan menghubungi Anda untuk memberikan review awal secara gratis.

Kerahasiaan cerita dan data Anda kami jaga.