Kena Penipuan Online? Ini Langkah Hukum yang Bisa Anda Tempuh
Jika Anda terkena penipuan online, lakukan tiga hal secepatnya: simpan semua bukti, hubungi bank atau penyedia dompet digital Anda, lalu laporkan ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) milik OJK dan ke polisi. Kecepatan sangat menentukan, karena dana hasil penipuan biasanya segera dipindahkan. Artikel ini menjelaskan langkah hukum yang bisa Anda tempuh, pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku, dan peluang dana kembali secara realistis.
- Laporkan dalam hitungan jam, bukan hari, agar peluang pemblokiran dana lebih besar.
- IASC menerima laporan melalui situs resminya atau melalui bank tempat Anda bertransaksi.
- Laporan ke IASC tidak menggantikan laporan polisi; keduanya sebaiknya dilakukan.
- Pelaku dapat dijerat pasal penipuan KUHP baru dan, untuk transaksi elektronik, UU ITE.
- Pihak yang menjanjikan dana pasti kembali dengan imbalan biaya patut dicurigai.
Langkah Pertama: Amankan Bukti
Bukti adalah dasar semua laporan, baik ke bank, IASC, maupun polisi. Jangan menghapus percakapan atau memblokir pelaku sebelum bukti tersimpan, karena riwayat obrolan bisa ikut hilang.
- Bukti transfer atau mutasi rekening yang menunjukkan tanggal, jam, nominal, dan rekening tujuan.
- Nama dan nomor rekening atau akun dompet digital penerima.
- Tangkapan layar percakapan lengkap dengan tanggal, termasuk nomor telepon atau nama akun pelaku.
- Tautan iklan, profil media sosial, toko daring, atau situs yang dipakai pelaku.
- Kronologi tertulis: kapan dan di mana Anda mengenal pelaku, apa yang dijanjikan, dan berapa kali Anda mentransfer.
Simpan salinan di lebih dari satu tempat. Bila data kartu, kode OTP, atau kata sandi ikut diberikan kepada pelaku, segera blokir kartu dan ganti kata sandi akun Anda.
Langkah Kedua: Hubungi Bank dan Laporkan ke IASC
IASC diluncurkan pada 22 November 2024 sebagai forum koordinasi antara OJK, anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), dan pelaku industri jasa keuangan, termasuk bank dan penyedia jasa pembayaran. Tugasnya antara lain menunda transaksi dan memblokir rekening yang terkait penipuan, mengidentifikasi pihak yang terlibat, dan mengupayakan pengembalian sisa dana korban.
Anda dapat melapor dengan dua cara: melalui lembaga keuangan tempat Anda bertransaksi, atau langsung lewat situs resmi iasc.ojk.go.id. Menurut IASC, laporan pertama-tama diverifikasi oleh bank atau penyedia jasa pembayaran Anda. Sistem lalu meneruskannya ke lembaga keuangan pemilik rekening penipu, yang wajib segera melakukan penundaan transaksi (blokir) untuk mengamankan dana.
- Siapkan data diri dan foto atau pindaian KTP, data pelaku, kronologi, serta rincian transaksi.
- Isi formulir laporan dan lampirkan bukti transfer, yang wajib ada, beserta tangkapan layar pendukung.
- Buat laporan terpisah bila Anda mentransfer ke lebih dari satu rekening penerima.
- Kirim laporan, lalu simpan nomor laporan yang Anda terima.
- Pantau status laporan melalui menu cek laporan di situs IASC.
IASC menegaskan bahwa penipu bekerja dalam hitungan menit. Karena itu, semakin cepat laporan masuk, semakin besar peluang sisa dana masih bisa diamankan.
Langkah Ketiga: Laporkan ke Polisi
IASC menyatakan laporan kepadanya tidak menggantikan laporan polisi; korban dianjurkan melakukan keduanya. Sejak 14 Januari 2026, OJK dan Bareskrim Polri bekerja sama sehingga korban dapat menyampaikan laporan pengaduan ke polisi melalui sistem IASC. Menurut OJK, laporan pengaduan tersebut diperlukan dalam proses pengembalian sisa dana korban oleh lembaga jasa keuangan.
Untuk proses pidana, IASC juga menganjurkan membuat Laporan Polisi di kantor polisi terdekat, misalnya di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Bawa identitas, bukti, dan kronologi tertulis, lalu simpan tanda bukti laporan yang Anda terima. Polri juga menyebut portal Patroli Siber milik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim (patrolisiber.id) sebagai kanal resmi aduan kejahatan siber, bukan nomor WhatsApp yang beredar di media sosial.
Laporkan juga akun atau toko pelaku ke platform tempat penipuan terjadi agar akun tersebut tidak memakan korban lain.
Pasal yang Dapat Menjerat Pelaku
Sejak 2 Januari 2026, KUHP nasional (UU 1/2023) berlaku menggantikan KUHP lama, sehingga Pasal 378 yang sering dikutip tidak lagi menjadi acuan untuk perbuatan baru. Pasal mana yang dipakai pada akhirnya ditentukan penyidik dan penuntut umum berdasarkan modus dan bukti.
| Aturan | Inti perbuatan | Ancaman pidana |
|---|---|---|
| Pasal 492 UU 1/2023 (KUHP) | Dengan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong menggerakkan orang menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang untuk keuntungan secara melawan hukum. | Penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V (Rp500 juta). |
| Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE (diubah UU 1/2024) | Dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. | Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak kategori V setelah penyesuaian oleh UU 1/2026. |
Pasal UU ITE di atas cocok untuk penipuan dalam jual beli daring, karena unsurnya menyangkut konsumen dalam transaksi elektronik. Modus lain, seperti penipuan berkedok asmara atau investasi, umumnya dinilai dengan pasal penipuan KUHP. Bila penipuan terjadi sebelum 2 Januari 2026, tanyakan kepada advokat aturan mana yang diterapkan, karena ada ketentuan peralihan.
Peluang Dana Kembali
Perlu dipahami sejak awal: IASC sendiri menyatakan pelaporan tidak menjamin dana Anda akan kembali. Dana yang sudah ditarik tunai atau berpindah ke banyak rekening sulit ditelusuri. Meski begitu, ada beberapa jalur yang dapat ditempuh.
- Melalui IASC dan bank. Bila dana berhasil diblokir, sisa dana dapat dikembalikan melalui lembaga keuangan tempat Anda bertransaksi, dengan dukungan laporan pengaduan polisi.
- Melalui proses pidana. KUHP baru mengenal pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi (Pasal 66). KUHAP baru (UU 20/2025) juga mengatur keadilan restoratif dalam Pasal 79 sampai 88, yang dapat membuka ruang pemulihan kerugian melalui kesepakatan dengan korban bila syaratnya terpenuhi.
- Melalui gugatan perdata. Bila identitas pelaku diketahui, Anda dapat menggugat ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), termasuk lewat gugatan sederhana untuk nilai paling banyak Rp500 juta bila syaratnya terpenuhi.
Waspadai Jasa Pemulihan Dana Palsu
Korban penipuan sering menjadi sasaran penipuan kedua. Pelaku menyamar sebagai petugas, lembaga resmi, atau "jasa pemulihan dana" dan meminta biaya agar uang bisa kembali. OJK pernah memperingatkan adanya situs palsu yang mengatasnamakan IASC dan pihak yang mengaku sebagai perwakilan IASC. Polri juga pernah membantah tautan palsu yang mengatasnamakan Direktorat Tindak Pidana Siber.
- Menurut IASC, kabar resmi soal dana yang berhasil diselamatkan hanya datang dari lembaga keuangan tempat Anda bertransaksi, bukan dari IASC atau bank milik penipu.
- Anda dapat melapor sendiri langsung ke bank, IASC, dan polisi tanpa perantara.
- Curigai pihak yang menjamin dana pasti kembali, meminta "biaya buka blokir", pajak, atau komisi di muka, atau meminta kode OTP dan PIN.
- Advokat yang profesional bekerja dengan perjanjian jasa hukum tertulis dan tidak menjanjikan hasil tertentu.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku 2 Januari 2026 (Pasal 66, Pasal 79, Pasal 492).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024 (Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1)).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 79 sampai 88 tentang keadilan restoratif).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana.
Kapan Perlu Bantuan Pengacara?
Anda dapat melapor sendiri ke bank, IASC, dan polisi. Bantuan advokat menjadi berguna bila kerugian Anda besar, korbannya banyak sehingga perlu laporan yang terkoordinasi, identitas pelaku diketahui dan Anda ingin menggugat ganti rugi, atau laporan Anda tidak kunjung ditindaklanjuti. Advokat juga dapat membantu menyusun kronologi dan bukti agar unsur pasal penipuan terlihat jelas.
Tim JasaPengacara.id dapat membantu melalui layanan pengacara kasus penipuan dan pendampingan perkara sejak tahap laporan sampai persidangan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah uang saya pasti kembali setelah melapor ke IASC?
Tidak. IASC menyatakan pelaporan tidak menjamin dana kembali, karena hasilnya bergantung pada sisa dana yang masih dapat diblokir. Peluang terbaik ada pada laporan yang dibuat secepat mungkin dengan bukti lengkap.
Apakah laporan ke IASC sudah cukup tanpa laporan polisi?
Belum. IASC menganjurkan korban juga membuat laporan polisi untuk jalur proses hukum. Laporan pengaduan polisi yang dapat diajukan lewat sistem IASC juga diperlukan dalam proses pengembalian sisa dana.
Bagaimana jika rekening penerima atas nama orang lain?
Tetap laporkan rekening tersebut apa adanya. Rekening penampung tetap dapat diblokir dan ditelusuri, dan pemiliknya dapat dimintai keterangan oleh penyidik. Jangan mendatangi atau mengancam pemilik rekening sendiri karena dapat menimbulkan masalah hukum baru.
Apakah saya bisa melapor penipuan online tanpa pengacara?
Bisa. Laporan ke bank, IASC, dan polisi dapat Anda buat sendiri tanpa biaya perantara. Pendampingan advokat lebih dibutuhkan bila perkara rumit atau Anda ingin menuntut ganti rugi secara perdata.
Artikel ini berisi informasi hukum umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Peraturan dapat berubah; untuk situasi Anda, konsultasikan dengan advokat.

