Izin Acara dan Event di Jabodetabek: Panduan Lengkap dari Izin Keramaian hingga Royalti Musik
Izin acara dan event di Jabodetabek bertumpu pada satu izin utama, yaitu izin keramaian dari kepolisian, ditambah sejumlah rekomendasi dan kewajiban lain sesuai jenis acaranya. Konser, festival, pameran, fun run, atau bazar yang mengundang banyak orang umumnya wajib izin, dan acara tanpa izin dapat dibubarkan polisi. Panduan ini memetakan seluruh kebutuhan tersebut, mulai dari instansi yang berwenang, dokumen, royalti musik, pajak hiburan, sampai kontrak dengan vendor, lengkap dengan checklist dan linimasa persiapan.
- Dasar izin keramaian adalah UU 2/2002 tentang Polri, PP 60/2017, dan Perpol 7/2023.
- Kewenangan berjenjang sesuai skala acara: Polsek, Polres, Polda, hingga Mabes Polri untuk skala nasional dan internasional, termasuk acara dengan artis asing.
- Permohonan diajukan paling lambat 14 hari kerja sebelum acara untuk skala lokal, 21 hari kerja untuk skala nasional, dan 30 hari kerja untuk skala internasional.
- Sejak Juni 2024, Polri menyediakan layanan digital perizinan event yang terintegrasi dengan sistem OSS.
- Di luar izin polisi, perhatikan rekomendasi venue dan instansi, royalti musik melalui LMKN, pajak hiburan (PBJT), dan kontrak yang rapi.
Kapan Sebuah Acara Wajib Izin Keramaian?
UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi Polri kewenangan memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum serta kegiatan masyarakat lainnya. Aturan pelaksananya adalah PP 60/2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. Rincian teknisnya diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2023.
Pasal 3 PP 60/2017 menyebut tiga bentuk keramaian umum, yaitu keramaian, tontonan untuk umum, dan arak-arakan di jalan umum. Selain itu, ada kegiatan masyarakat lainnya, yaitu kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum. Dalam praktik, kategori ini mencakup sebagian besar event komersial maupun nonkomersial yang terbuka bagi publik.
Contoh acara yang lazim memerlukan izin keramaian:
- Konser musik, festival, dan pertunjukan seni yang dihadiri penonton umum.
- Pameran, expo, bazar, dan pasar malam.
- Event olahraga massal seperti fun run, marathon, fun bike, dan turnamen terbuka.
- Pawai, karnaval, konvoi, atau arak-arakan yang memakai jalan umum.
- Acara dengan kembang api, panggung terbuka, atau penutupan jalan.
Acara tertutup berskala kecil, seperti rapat internal perusahaan di ruang pertemuan hotel, biasanya tidak diperlakukan sebagai keramaian umum. Namun, garis batasnya tidak selalu tegas. Jika acara terbuka untuk umum, menjual tiket, memakai ruang publik, atau menghadirkan massa dalam jumlah besar, anggaplah izin diperlukan dan pastikan ke kepolisian setempat.
Akibat tidak mengurus izin cukup serius. Pasal 14 PP 60/2017 membuka tindakan kepolisian berupa pembubaran terhadap keramaian umum yang tidak memiliki izin. Acara yang sudah berizin pun dapat dibubarkan bila pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan. Bagi penyelenggara, pembubaran berarti kerugian biaya, tuntutan pengembalian dana dari pembeli tiket, dan potensi sengketa dengan sponsor serta vendor.
Siapa yang Berwenang Menerbitkan Izin di Jabodetabek?
Izin keramaian pada dasarnya merupakan kewenangan Kapolri yang dilimpahkan secara berjenjang sesuai skala kegiatan. Menurut Perpol 7/2023 sebagaimana diuraikan dalam berbagai ulasan hukum, pembagiannya sebagai berikut.
| Skala acara | Pejabat yang menerbitkan izin | Contoh |
|---|---|---|
| Kecamatan | Kapolsek | Bazar lingkungan, pentas seni di satu kecamatan |
| Kota/kabupaten | Kapolres | Konser lokal, fun run dalam satu kota |
| Provinsi | Kapolda | Festival besar, event lintas kota dalam satu provinsi |
| Nasional dan internasional | Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri (Mabes Polri) | Konser artis asing, event internasional |
Di Jabodetabek, wilayah hukum kepolisian tidak sama persis dengan batas provinsi. Polda Metro Jaya membawahi seluruh DKI Jakarta serta Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, masing-masing melalui Polres setempat. Sementara itu, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor berada di bawah Polda Jawa Barat. Kabupaten Tangerang pada umumnya berada di bawah Polresta Tangerang yang bernaung di Polda Banten, tetapi ada kecamatan yang masuk wilayah hukum Polres di bawah Polda Metro Jaya.
Karena itu, langkah pertama adalah memastikan lokasi acara masuk wilayah Polsek dan Polres mana. Untuk acara besar, izin dari Polda atau Mabes umumnya tetap membutuhkan rekomendasi dari tingkat di bawahnya. Pembahasan langkah demi langkah tersedia di artikel lanjutan tentang cara mengurus izin keramaian di Polsek, Polres, dan Polda Metro Jaya.
Batas Waktu, Isi Permohonan, dan Layanan Digital
Batas waktu pengajuan
Pasal 6 PP 60/2017 menetapkan batas waktu pengajuan permohonan izin:
- Skala lokal: paling lambat 14 hari kerja sebelum acara, kepada pejabat Polri yang berwenang di wilayah tempat acara.
- Skala nasional: paling lambat 21 hari kerja sebelum acara, kepada Kapolri.
- Skala internasional: paling lambat 30 hari kerja sebelum acara, kepada Kapolri.
Permohonan yang melewati batas waktu tersebut dapat ditolak. Perhatikan bahwa hitungannya hari kerja, bukan hari kalender, sehingga libur nasional dan akhir pekan tidak dihitung. Jika ada perubahan rencana, misalnya tanggal atau lokasi, Pasal 10 mewajibkan penyelenggara memberitahukannya paling lama 3 hari sebelum acara.
Isi dan lampiran permohonan
Pasal 7 PP 60/2017 mengatur bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat maksud dan sifat kegiatan, tempat dan waktu, jumlah peserta, serta penanggung jawab. Lampirannya antara lain susunan panitia, persetujuan dari pemilik atau pengelola tempat, rekomendasi dari instansi terkait, dan surat pernyataan bahwa kegiatan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan hukum. Berkas yang belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi.
Layanan digital perizinan event
Pada 24 Juni 2024, Presiden meluncurkan layanan digital perizinan penyelenggaraan event yang dikembangkan Polri. Layanan ini menggabungkan sistem yang sudah ada, yaitu OSS (Online Single Submission) dan layanan Presisi Polri, sehingga penyelenggara dapat mengajukan permohonan secara daring tanpa mendatangi banyak instansi. Pada tahap awal, layanan diterapkan di sejumlah venue di DKI Jakarta dan Banten, lalu direncanakan diperluas ke kota besar lainnya.
Cakupan layanan daring dapat berbeda menurut venue dan jenis acara. Untuk acara kecil di tingkat Polsek atau Polres, pengajuan langsung ke Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) masih umum dilakukan. Tanyakan ke Polres setempat jalur mana yang berlaku untuk acara Anda.
Biaya resmi
Pada 2023, pejabat Polri menyatakan proses administrasi perizinan event tidak dipungut biaya. Namun, untuk keramaian yang bersifat komersial, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2023 mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas layanan izin dan pengamanan keramaian komersial di lingkungan Polri. Jangan membayar pungutan apa pun tanpa bukti setor resmi, dan mintalah rincian dasar tarifnya.
Rekomendasi Venue, Pemerintah Daerah, dan Instansi Teknis
Izin keramaian jarang berdiri sendiri. Polisi biasanya meminta bukti bahwa aspek lain sudah disiapkan. Dokumen pendukung yang lazim diminta antara lain:
- Surat persetujuan atau kontrak sewa dari pemilik/pengelola venue, termasuk kapasitas maksimal tempat.
- Rekomendasi atau izin dari pemerintah daerah, misalnya dinas pariwisata dan ekonomi kreatif untuk acara hiburan, atau pengelola aset daerah bila acara memakai taman dan lapangan milik pemda.
- Rekomendasi pemadam kebakaran terkait sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi, dan struktur panggung.
- Rencana layanan kesehatan dan koordinasi dengan dinas kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat, termasuk ambulans dan pos medis.
- Rencana pengamanan internal, jumlah petugas keamanan, serta denah area dan titik kumpul.
- Pemberitahuan kepada lingkungan sekitar, seperti RT/RW dan kelurahan, untuk acara di permukiman.
Persyaratan setiap pemda dan venue bisa berbeda. Venue besar di Jakarta umumnya punya prosedur sendiri, termasuk standar keselamatan dan jadwal bongkar muat. Mintalah daftar persyaratan venue sejak tahap negosiasi sewa agar tidak ada dokumen yang tertinggal.
Izin Khusus: Penutupan Jalan, Kembang Api, dan Artis Asing
Penggunaan dan penutupan jalan
UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memungkinkan jalan dipakai untuk kegiatan di luar fungsinya, misalnya lomba lari atau karnaval, dengan izin dari kepolisian. Biasanya diperlukan juga koordinasi rekayasa lalu lintas dengan Dinas Perhubungan. Acara di car free day atau taman kota juga punya aturan tersendiri dari pemda. Topik ini dibahas rinci di artikel pendukung tentang izin acara di ruang publik dan penutupan jalan.
Kembang api
Kembang api untuk pertunjukan termasuk bahan peledak komersial yang pengawasannya berada di kepolisian. Penggunaannya memerlukan izin tersendiri dan sebaiknya dilakukan oleh operator yang berizin, dengan memperhatikan jarak aman dari penonton dan bangunan. Petasan rakitan tidak boleh dipakai.
Artis atau pembicara asing
Acara yang menghadirkan artis internasional biasanya diperlakukan sebagai kegiatan berskala internasional, sehingga izin keramaiannya melibatkan Mabes Polri dan tunduk pada batas waktu 30 hari kerja. Artis atau kru asing juga membutuhkan visa atau izin tinggal yang sesuai untuk kegiatan pertunjukan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan penyelenggara sebagai penjamin. Honor artis asing juga memiliki konsekuensi pajak penghasilan. Rinciannya akan dibahas dalam artikel tersendiri.
Royalti Musik melalui LMKN
Memutar atau membawakan lagu di acara komersial merupakan penggunaan karya cipta yang mewajibkan pembayaran royalti. Dasarnya adalah UU 28/2014 tentang Hak Cipta dan PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Konser, festival, dan pertunjukan musik termasuk bentuk layanan publik bersifat komersial yang dikenai kewajiban ini.
Royalti dihimpun oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), lalu didistribusikan kepada pencipta dan pemilik hak melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Pengaturan pelaksananya juga dirujuk dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025. Dalam praktik, penyelenggara mengajukan lisensi kepada LMKN dan membayar royalti sesuai tarif yang ditetapkan. Kewajiban ini berlaku walaupun artis membawakan lagunya sendiri, karena hak pencipta lagu dan hak penampil tidak selalu dimiliki orang yang sama.
Atur dalam kontrak siapa yang mengurus dan menanggung royalti, apakah promotor, EO, atau pihak lain. Mengabaikan royalti membuka risiko gugatan ganti rugi dan tuntutan pidana hak cipta.
Pajak Hiburan (PBJT)
Sejak UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pajak hiburan menjadi bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan. Tarif umumnya paling tinggi 10 persen, sedangkan hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikenai tarif 40 sampai 75 persen. Tarif yang berlaku ditetapkan dalam peraturan daerah masing-masing.
Di DKI Jakarta, Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan PBJT jasa kesenian dan hiburan sebesar 10 persen, dengan tarif khusus untuk hiburan tertentu. Untuk acara di Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi, rujuk perda kota/kabupaten setempat. Dalam event bertiket, pajak umumnya dihitung dari harga tiket dan penyelenggara wajib memungut serta menyetorkannya. Beberapa pemda juga meminta pengesahan atau pencatatan tiket sebelum dijual.
Kontrak dengan EO, Venue, dan Vendor
Banyak masalah event berawal dari kontrak yang tidak jelas. Sebelum menandatangani kontrak dengan event organizer, venue, sponsor, atau vendor produksi, pastikan beberapa hal berikut diatur tegas:
- Ruang lingkup pekerjaan dan hasil yang diserahkan.
- Pihak yang bertanggung jawab mengurus setiap izin, termasuk izin keramaian, royalti, dan pajak.
- Jadwal pembayaran bertahap dan konsekuensi keterlambatan.
- Pembatalan, penjadwalan ulang, dan pengembalian dana, termasuk bila izin tidak terbit.
- Keadaan kahar (force majeure), seperti bencana, cuaca ekstrem, atau larangan pemerintah.
- Asuransi, tanggung jawab atas kerusakan, dan batas tanggung jawab.
- Hak kekayaan intelektual, dokumentasi, dan eksklusivitas sponsor.
- Cara penyelesaian sengketa.
Klausul tentang izin sering terlewat. Misalnya, EO menjanjikan "semua izin beres", tetapi kontrak tidak menyebut izin mana dan apa akibatnya bila izin ditolak. Rumusan yang spesifik akan sangat membantu bila acara batal.
Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara
Izin bukan akhir dari kewajiban penyelenggara. Selama acara berlangsung, penyelenggara bertanggung jawab atas keselamatan penonton, peserta, dan pekerja. Beberapa sumber tanggung jawab yang perlu diantisipasi:
- Tanggung jawab perdata: gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata bila kelalaian menimbulkan kerugian, atau wanprestasi bila kewajiban kontrak tidak dipenuhi.
- Perlindungan konsumen: pembeli tiket dilindungi UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk soal informasi acara dan pengembalian dana bila acara batal.
- Pidana: kelalaian yang menyebabkan orang lain luka atau meninggal dapat diproses berdasarkan KUHP (UU 1/2023).
Mitigasinya antara lain membatasi jumlah penonton sesuai kapasitas, menyiapkan jalur evakuasi dan tenaga medis, mengasuransikan acara, serta mendokumentasikan setiap langkah pengamanan.
Checklist Izin Acara dan Event
Gunakan daftar berikut sebagai titik awal. Tidak semua butir berlaku untuk setiap acara.
- Konsep acara: jenis kegiatan, tanggal, lokasi, perkiraan jumlah peserta, dan sifat komersial atau nonkomersial.
- Legalitas penyelenggara: akta dan NIB badan usaha, atau identitas panitia dan penanggung jawab.
- Kontrak sewa atau surat persetujuan venue, termasuk data kapasitas.
- Susunan panitia dan penanggung jawab lapangan.
- Rekomendasi pemda/dinas terkait, pemadam kebakaran, dan rencana layanan kesehatan.
- Rencana pengamanan, denah lokasi, dan rencana evakuasi.
- Surat pernyataan sesuai ketentuan PP 60/2017.
- Izin penggunaan jalan dan rekayasa lalu lintas, bila memakai jalan umum.
- Izin kembang api melalui operator berizin, bila ada.
- Visa dan dokumen artis atau kru asing, bila ada.
- Lisensi royalti musik dari LMKN.
- Pendaftaran dan pemungutan PBJT tiket sesuai perda setempat.
- Kontrak EO, vendor, sponsor, dan artis yang sudah ditinjau.
- Polis asuransi acara dan syarat serta ketentuan tiket.
Linimasa Persiapan Perizinan
Batas waktu dalam PP 60/2017 adalah batas minimum. Dalam praktik, rekomendasi dari berbagai instansi membutuhkan waktu, sehingga mulailah jauh lebih awal. Linimasa berikut bersifat ilustrasi untuk acara skala menengah hingga besar.
| Waktu sebelum acara | Kegiatan utama | Catatan |
|---|---|---|
| 3–6 bulan | Menetapkan konsep, venue, dan skala; menandatangani kontrak venue dan EO | Artis asing atau skala internasional sebaiknya dimulai paling awal |
| 2–3 bulan | Mengurus rekomendasi venue, pemda, damkar, dan kesehatan; mengajukan lisensi royalti; mengurus visa artis asing | Siapkan rencana pengamanan dan denah |
| 6–8 minggu | Mengajukan izin keramaian untuk skala internasional | Batas minimum 30 hari kerja |
| 5–6 minggu | Mengajukan izin keramaian untuk skala nasional | Batas minimum 21 hari kerja |
| 4 minggu | Mengajukan izin keramaian untuk skala lokal; mengurus pajak tiket | Batas minimum 14 hari kerja |
| 1–2 minggu | Rapat koordinasi pengamanan, gladi, dan pengecekan izin yang terbit | Perubahan rencana wajib diberitahukan paling lama 3 hari sebelum acara |
| Setelah acara | Menyetor pajak, melunasi royalti, mengembalikan fungsi venue atau jalan | Simpan seluruh dokumen untuk keperluan audit dan sengketa |
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, khususnya Pasal 3, 6, 7, 10, dan 14.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2023 yang mengatur jenis dan tarif PNBP kebutuhan mendesak atas layanan izin dan pengamanan keramaian yang bersifat komersial di lingkungan Polri.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kapan Perlu Bantuan Pengacara?
Acara kecil di satu kecamatan sering kali dapat diurus sendiri oleh panitia. Bantuan profesional menjadi berharga bila acara Anda berskala besar atau melibatkan banyak instansi sekaligus, misalnya konser dengan artis asing, event olahraga yang menutup jalan, atau festival di lebih dari satu wilayah kepolisian. Bantuan juga penting bila izin ditolak atau dikembalikan, waktu persiapan sudah mepet, atau ada keraguan soal royalti dan pajak.
Layanan pengurusan izin acara dan event dapat membantu memetakan izin yang dibutuhkan, menyiapkan berkas, dan mendampingi koordinasi dengan kepolisian serta instansi terkait. Untuk hubungan dengan EO, venue, sponsor, dan vendor, penyusunan atau peninjauan perjanjian kerja sama membantu memastikan pembagian tanggung jawab dan risiko pembatalan tertulis dengan jelas. Anda juga dapat menyampaikan rencana acara lebih dulu melalui formulir konsultasi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah acara gratis tanpa tiket tetap perlu izin keramaian?
Bisa tetap perlu. Kewajiban izin dalam PP 60/2017 tidak bergantung pada ada atau tidaknya tiket, tetapi pada sifat kegiatannya sebagai keramaian umum yang mengumpulkan banyak orang. Acara gratis biasanya tidak dikenai PBJT, tetapi izin keramaian dan aspek keselamatan tetap harus dipenuhi.
Berapa lama sebelum acara izin keramaian harus diajukan?
Minimal 14 hari kerja untuk skala lokal, 21 hari kerja untuk skala nasional, dan 30 hari kerja untuk skala internasional. Karena rekomendasi dari venue dan instansi lain juga perlu waktu, sebaiknya mulailah beberapa bulan sebelumnya.
Siapa yang harus mengurus izin, EO atau pemilik acara?
Hukum tidak menentukan secara khusus, sehingga pembagiannya bergantung pada kesepakatan. Yang penting, kontrak menyebut dengan jelas siapa yang mengurus setiap izin dan siapa yang menanggung akibatnya bila izin tidak terbit. Di mata pihak luar, nama yang tercantum sebagai penyelenggara dan penanggung jawab tetap memikul risiko utama.
Apakah izin dari venue sudah cukup?
Tidak. Persetujuan venue hanya salah satu lampiran permohonan izin keramaian. Izin dari kepolisian tetap diperlukan, begitu pula rekomendasi lain, royalti musik, dan pajak sesuai jenis acara.
Artikel ini berisi informasi hukum umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Peraturan dapat berubah; untuk situasi Anda, konsultasikan dengan advokat.

